Suara Jurist #1 “Meski Minim Partisipasi Publik, UU Daerah Khusus Jakarta Tetap Diteken Presiden”

Dekan Fakultas Hukum UKSW, Prof. Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum. yang juga merupakan Guru Besar Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan, menanggapi terkait soal Pemindahan Ibukota, undang-undang DKJ (Daerah Khusus Jakarta) dalam mengatur masa transisi pemindahan Ibukota Negara dari Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur.

Simak informasi selengkapnya melalui unggahan Berita Kompas berikut:
bit.ly/BeritaKompas_Meski-Minim-Partisipasi-Publik-Daerah-Khusus-Jakarta-Tetap-Diteken-Presiden

Bagikan:
Facebook
Share
WhatsApp