| +62 298 321212 ext 245 | fh@adm.uksw.edu |

PSHTK – MPR RI Gelar Seminar Haluan Negara

Sebuah negara memerlukan panduan sebagai arah pembangunan nasional yang berkesinambungan. Panduan ini bukan hanya untuk lembaga eksekutif saja, tetapi juga untuk seluruh penyelenggara negara. Hal tersebut mengemuka dalam forum Seminar “Pokok-pokok Haluan Negara” hasil kerjasama Pusat Studi Hukum dan Teori Konstitusi (PSHTK) Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH – UKSW) dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR – RI), Selasa (15/1) di ruang Ds. Tan Ik Hay FBS UKSW.

Dari seminar ini, forum juga memberikan rekomendasi kepada MPR untuk membuat sidang tahunan, dan meminta lembaga-lembaga di daerah untuk mempresentasikan kinerjanya berdasarkan Pokok-pokok Haluan Negara (PHN), selanjutnya MPR dapat memberikan rekomendasi apakah sudah sesuai dengan PHN atau tidak.

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini adalah dosen Fakultas Hukum UKSW Dr. Umbu Rauta,S.H., M.Hum. dan anggota Badan Pengkajian MPR-RI Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H.

Dalam seminar yang diikuti mahasiswa Fakultas Hukum UKSW ini, Dr. Umbu Rauta menyampaikan bahwa pokok-pokok haluan negara yang akan digunakan berbeda dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada masa lalu, tetapi merupakan gaya baru dan tetap sesuai dengan Pancasila dan berwawasan nusantara.

Menurut Dr. Umbu Rauta yang juga ketua PSHTK ini, upaya membentuk dokumen berupa Haluan Negara tidak boleh mengganggu desain sistem ketatanegaraan, salah satunya konsensus tentang penegasan sistem pemerintahan presidensil.

“Oleh karena Haluan Negara merupakan arah kebijakan bagi lembaga negara dalam menyusun Haluan Pembangunan, maka tidak akan mengganggu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah atau RPJM,” imbuhnya.

Materi muatan Haluan Negara hanya mengatur grand design pembangunan negara yang bersifat jangka panjang, mengakomodir segala aspek pembangunan serta tetap mengacu pada dasar dan cita-cita berbangsa dan bernegara yang termuat dalam Pancasila dan UUD 1945.

UKSW menjadi salah satu kampus yang dipilih sebagai tempat untuk mendapatkan masukan dan gagasan naskah PHN. Diungkapkan Dr. H.A. Mujib Rohmat, M.H. out put kegiatan ini adalah dihasilkannya rumusan masukan-masukan atas materi kajian yang telah ditetapkan yang menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti.

Dalam paparannya, Dr. H.A. Mujib Rohmat menyampaikan bahwa sudah banyak masukan untuk disusun kembali haluan negara, salah satunya adalah dari Forum Rektor Indonesia. Indonesia merupakan negara yang besar, negara kepulauan; karena itu diperlukan sebuah panduan pembangunan.

Seminar ini dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum UKSW Ari Siswanto, S.H., M.Hum. dan dimoderatori oleh dosen Indirani Wauran-Wicaksono, SH.,MH. (upk/chis_bpha/foto:upk).

Tags :