Deskripsi Mata Kuliah

Hukum Perdata dan Hukum Dagang

Matakuliah ini terdiri atas 2 bidang hukum yakni Hukum Perdata dan Hukum Dagang. Hukum Perdata memiliki materi meliputi hukum tentang orang yang terdiri dari hukum pribadi, hukum keluarga, dan hukum perkawinan. Selain itu, matakuliah ini menguraikan tentang hukum benda, hukum perikatan, hukum waris dan hukum pembuktian dan daluwarsa. Sedangkan materi Hukum Dagang meliputi sumber dan sejarah hukum dagang, perniagaan, perusahaan dan pekerjaan dalam hukum dagang, pembukuan perusahaan, hak reklame, nama perusahaan, surat ijin usaha perdagangan, wajib daftar perusahaan, pengantar hukum perbankan, pengantar hukum asuransi, pengantar hukum pasar modal, bentuk-bentuk badan usaha persekutuan perdata, CV, firma, PT, perusahaan daerah, perusahaan negara, koperasi, kepailitan dan penundaan pembayaran, arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan, dan Letter of Credit (L/C) sebagai instrumen jual beli internasional.

Hukum Pidana

Matakuliah ini mengalami perkembangan baik pada masa lampau sekarang maupun masa yang akan datang, dimungkinkan terbukanya pandangan baru yang membicarakan asas legalitas dengan melihat berbagai kelemahannya sehingga perlu dikembangkan Hukum Pidana Modern. Berbagai pemikiran ahli hukum terhadap ajaran-ajaran Hukum Pidana, tidak semata bersifat absolut tetapi juga relatif dan modern. Dalam perkembangan dengan tindak pidana, berkembang delik-delik khusus yang terdapat di luar KUHP. Orientasi pemikiran Hukum Pidana yang terus berkembang maju khususnya keilmuan Hukum Pidana dalam berupa: sistem Hukum Pidana, perkembangan keilmuan Hukum Pidana, asas Hukum Pidana, jenis Hukum Pidana serta sifat melawan hukum.

Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Matakuliah ini menyajikan materi yang meliputi sumber-sumber Hukum Tata Negara, Konstitusi, Konstitusi Negara Republik Indonesia, Susunan Negara, Bentuk, dan Sistem Pemerintahan, Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Kepresidenan, Peradilan, Pemeriksa Keuangan dan Pemilihan Umum. Terkhusus pada Hukum Administrasi Negara, materi yang disajikan dalam matakuliah ini meliputi pengertian, ruang lingkup hukum administrasi negara, sumber hukum administrasi negara, kedudukan hukum administrasi negara dalam ilmu hukum, asas-asas hukum administrasi negara, aktivitas pemerintahan, wewenang dan teori wewenang, dan perlindungan hukum warga masyarakat dari tindakan pemerintah.

Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia

Matakuliah ini mempelajari mengenai hubungan masyarakat dan hukum, pengertian, ruang lingkup ilmu hukum, beberapa aliran dalam ilmu hukum, tujuan hukum, sistem hukum pembidangan ilmu hukum, fungsi dan peran hukum, asas-asas hukum, konsep hukum, subyek dan obyek hukum, dan sumber-sumber hukum, peristiwa hukum, penafsiran hukum, bentuk-bentuk hukum, cara mengisi kekosongan hukum dan politik hukum Indonesia.
Sedangkan Tata Hukum Indonesia ini berintikan perihal seluruh hukum yang berlaku saat ini di Indonesia. Oleh karena demikian banyak materi muatannya maka akan dilakukan pemilihan materi yang kira-kira mewakili dengan pengelompokkan materi keperdataan, materi kepidanaan, materi ketatanegaraan dan materi hukum internasional.

Filsafat Hukum

Matakuliah ini diarahkan untuk membahas hukum dan perspektif filosofis yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Secara spesifik, pembahasan akan meliputi hakikat hukum, perkembangan hukum, sistem hukum, tujuan hukum, hukum dan keadilan, hukum dan moralitas, serta hukum dan dinamika yang terjadi dengan masyarakat.

Teori Hukum

Matakuliah ini menitikberatkan pada Teori Ilmu Hukum (rechtstheorie) yang secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kri-tis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoretisnya maupun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum (Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, 2000, h.122)
Dalam matakuliah ini, mahasiswa didorong untuk memahami posisi teori hukum dalam keterhubungannya dengan Dogmatika Hukum dan Filsafat Hukum, perkembangan pemikiran hukum dalam lintasan sejarah, perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, tujuan hukum, hubungan hukum dan moral, perkembangan pemikiran mengenai hak.

Sosiologi Hukum

Matakuliah Sosiologi Hukum memandang (ilmu) hukum sebagai institusi sosial/gejala masyarakat karenanya kajian pokoknya adalah hubungan antara hukum dan masyarakat, dimana struktur masyarakat menjadi inti pembahasan sosiologi hukum. Dengan demikian maka materi yang dibahas dalam matakuliah ini adalah pengertian sosiologi hukum, hukum dan sistem sosialnya yang bertumpu pada struktur masyarakat tadi kemudian hukum dan perubahan sosial, penegakan hukum, dan sistem hukum, hukum responsif, hukum progresif, Critical Legal Studies, aliran hukum bebas.

Sejarah Hukum

Matakuliah ini merupakan bagian dari sejarah umum. Sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan dari seluruh aspek kemasyarakatan dalam lintasan perjalanan sejarah selama berabad-abad, bahkan lintas milenium. Sementara itu, matakuliah sejarah hukum pada dasarnya melakukan pengkajian terhadap perkembangan sistem hukum di dunia berkembang dari waktu ke waktu, bagaimana pembentukan peradaban hukum (legal civilization), bagaimana kecenderungan perkembangan hukum dan sifat saling mempengaruhi antara tradisi hukum yang satu terhadap tradisi hukum yang lain. Sebagai suatu disiplin ilmu, sejarah hukum tergolong sebagai pengetahuan yang masih muda dan relatif belum banyak dikenal, padahal substansi matakuliah ini memiliki peranan yang penting dan esensial terutama untuk memahami kesejarahan hukum yang ada pada saat ini.

Politik Hukum

Matakuliah ini memahami kebijakan hukum yang dibuat suatu negara tidak dapat dilepaskan dengan proses politik karena hukum sebagai produk politik, demikian pula penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Sehubungan itu banyak produk hukum yang diwarnai oleh kepentingan politik pemegang kekuasaan yang dominan, dan penegakan hukum sering dikenal dengan istilah tajam kebawah tapi tumpul ke atas. Politik hukum akan mengkaji dan memberikan penjelasan dari sisi konfigurasi politik yang melatarbelakangi terbentuknya produk hukum serta kurang efektifnya penegakan hukum di Indonesia. Hipotesisnya adalah konfigurasi politik yang demokratis akan melahirkan produk hukum yang responsif, sebaliknya konfigurasi politik yang represif akan melahirkan produk hukum yang ortodok/konservatif

Metode Penelitian Hukum

Matakuliah Metode Penelitian Hukum ini akan menyajikan tiga materi pokok yaitu materi yang sifatnya umum mengenai metode penelitian hukum, kemudian materi Penelitian Hukum (Normatif) dan materi Penelitian (Hukum) Empirik.
Materi yang sifatnya umum ini dimaksudkan sebagai pendahuluan yang secara rinci memuat materi tentang: pengertian, pengelompokan ilmu, ilmu pengetahuan dan penelitian, optik dalam melihat hukum, metode ilmiah. Materi Metode Penelitian Hukum terdiri materi-materi: tentang ilmu hukum (pengertian, ciri ilmu hukum, lapisan ilmu hukum), pengertian penelitian hukum, pengkonsepan hukum, metode kajian hukum, pendekatan-pendekatan penelitian hukum, desain dan struktur usulan penelitian, pembuatan usulan penelitian hukum. Materi Metode Penelitian Empirik terdiri dari: pengertian hukum secara empirik, pengkonsepan hukum, metode kajian empirik, pendekatan-pendekatan penelitian empirik, teknik pengambilan data, desain dan struktur penelitian empirik, pembuatan usulan penelitian empirik.

Hukum Korporasi dan Kepailitan

Matakuliah ini adalah bagian dari ilmu hukum yang melakukan pengkajian terhadap eksistensi perusahaan sebagai entitas hukum dengan segala aspek (hukum) yang melingkupinya dalam menjalankan perannya untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Hukum Perusahaan mengkaji hubungan-hubungan hukum yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Dengan penekanan pada dimensi statis (berkaitan dengan kelembagaan) dan dimensi dinamis (berkaitan dengan aktivitas ekonomi), Hukum Perusahaan mengkaji siklus hidup perusahaan dari proses perusahaan meng-”ada” sampai perusahaan menjadi “mati” melalui proses likuidasi. Dimensi hukum menjadi penekanan utama dari matakuliah ini, namun karena Hukum Perusahaan menjalankan aktivitas ekonomi, maka singgungan ini tidak mungkin dihindarkan dalam pembahasan perkuliahan. Putusan pengadilan akan diacu dalam proses pembelajaran untuk memahami impak dalam proses berhukum dalam lingkungan Perusahaan
Matakuliah ini sejatinya merupakan penggabungan dari dua matakuliah yang pada umumnya disajikan secara terpisah, yaitu Hukum Korporasi dan Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Pada S2, substansi kuliah pada dasarnya merupakan pengembangan dari substansi perkuliahan yang telah disajikan pada S1. Dengan demikian, materi substansi perkuliahan Hukum Korporasi dan matakuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Pembayaran Hutang menjadi benchmark pada perkuliahan S2.

Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Jual Beli Internasional

Matakuliah Hukum Perdagangan Internasional dan Transaksi Bisnis Internasional dimaksudkan untuk membahas dan mendiskusikan dua topik besar, yaitu Hukum Perdagangan Internasional dan Hukum Transaksi Bisnis Internasional. Di dalam materi “Hukum Perdagangan Internasional”, aspek-aspek hukum makro dalam hubungan perdagangan internasional pada level negara-negara akan dibahas. Sedangkan materi “Hukum Transaksi Bisnis Internasional” akan membahas tentang aspek-aspek hukum yang bersifat mikro dari transaksi bisnis internasional, terutama yang ada pada level individu/badan hukum.

Hukum Persaingan Usaha dan Antimonopoli

Matakuliah Hukum Persaingan Usaha dimaksudkan untuk membahas aspek-aspek hukum dari persaingan usaha. Pembahasan diawali dengan pengenalan tentang konsep-konsep dasar persaingan usaha yang mencakup “persaingan”, “persaingan usaha” dan “monopoli”, kemudian dilanjutkan dengan kategori-kategori tindakan yang dilarang yang merupakan substansi material Hukum Persaingan Usaha. Materi yang lebih spesifik tentang Hukum Persaingan Usaha Indonesia juga akan didiskusikan dalam matakuliah ini.

Hukum atas Hak Kekayaan Intelektual

Matakuliah ini membahas konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam kerangka hukum privat dan hukum publik. Pembahasan diawali dengan diskusi mengenai konsep HKI sebagai benda dan mendiskusikan pula justifikasi perlindungan HKI, serta aspek hukum internasional terkait HKI. Secara spesifik matakuliah ini meliputi berbagai bidang HKI seperti Hak Merek, Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Oleh karenanya berbagai teori terkait bidang HKI tertentu menjadi pokok bahasan dalam matakuliah ini. Sebagai contoh, dibahas teori mengenai hak moral, hak ekonomi, teori fair use, teori mengenai daya pembeda dalam hukum merek, teori merek terkenal, dan juga teori persamaan pada pokoknya dan persamaan pada keseluruhannya. Melengkapi keseluruhan materi HKI, dibahas pula ketersinggungan antara HKI, persaingan usaha, dan juga perlindungan konsumen.

Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Matakuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank, terdiri dari dua pokok besar yang dibahas. Yang pertama adalah Hukum Perbankan dibahas meliputi materi Pengaturan Kelembagaan Sistem Keuangan, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan dan Praktek Bisnis Modern Bank. Pengaturan kelembagaan sistem keuangan ini yang selaras dengan kepentingan nasional yang seimbang (balanced national interest). Adapun materi tentang Bank Indonesia, OJK, LPS dan Pemerintah dipelajari dalan kerangka Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Materi tentang Praktek Bisnis modern bank, memotret praktek bisnis bank yang bukan hanya berbasis pada pendapatan margin antara pendapatan bunga kredit dan biaya dana (cost of fund) yang semakin tipis, namun juga berbasis pada penyelenggaraan jasa dan penjualan produk-produk non konvensional yang semakin hari terus berkembang.
Sementara pokok Lembaga Keuangan Bukan Bank yang kini makin eksis menunjukkan peran pentingnya dalam masyarakat sebagai lembaga keuangan, menyajikan materi: pengertian lembaga keuangan bukan bank lembaga pembiayaan, koperasi, modal ventura, leasing, faktoring, lembaga keuangan mikro serta lembaga pengawas perbankan dan lembaga keuangan bukan bank yaitu OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Hukum Investasi dan Pasar Modal

Matakuliah ini meliputi investasi langsung dan investasi tidak langsung. Pembahasan meliputi pengaturan, putusan pengadilan dan perjanjian/kontrak terkait penanaman modal langsung, perlunya modal asing, syarat-syarat dan kerangka hukum penanaman modal, joint venture, penyelesaian sengketa modal asing, WTO dan peraturan investasi, prinsip-rinsip dalam pasar modal, mekanisme go public, perjanjian emisi efek di Indonesia, keterbukaan di pasar modal, larangan insider trading dan kejahatan di pasar modal, penawaran tender (tender offer) dan penyelesaian sengketa di bidang pasar modal.

Teori Hukum Konstitusi

Matakuliah ini membahas Teori dan Hukum Konstitusi. Dalam pembahasannya tentang Teori Konstitusi matakuliah ini difokuskan pada pemahaman tentang konsep, metodologi kajian, fungsi atau kegunaan dan bidang-bidang kajian Teori Konstitusi. Teori Konstitusi yang dipelajari di sini diposisikan sebagai cabang atau pengkhususan dari Teori Hukum, sehingga metodologi kajian maupun bidang kajiannya tidak spesifik ditujukan pada ketentuan hukum positif. Dalam pengertian demikian maka kontribusi dari Teori Konstitusi dalam rangka studi Hukum Konstitusi sangat perlu untuk dipahami. Teori Konstitusi merupakan perangkat atau instrumen teoretis dalam memahami Hukum Konstitusi yang lebih teknis sifatnya.

Teori Hukum Pemerintahan Daerah

Matakuliah ini memberikan penjelasan tentang hakekat otonomi daerah, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah (sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan) dan prinsip hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pada aspek kewenangan, sistem otonomi (rumah tangga daerah), pembentukan produk hukum daerah, keuangan daerah, organisasi perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah. Termasuk pula membahas perbandingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan negara-negara lain yang bersusunan kesatuan (unitary state).

Hukum Pajak dan Keuangan Negara

Matakuliah Hukum Pajak dan Keuangan Negara membahas mengenai beragam teori tentang pajak dan keuangan negara, maupun hukum (normatif) terkait perpajakan dan penerimaan keuangan negara, pengelolaan keuangan daerah, pajak daerah dan retribusi daerah serta reformasi perpajakan.

Teori Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik

Matakuliah Teori Hukum Administrasi dan Kebijakan Publik memberikan penjelasan terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindakan aparat pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang guna memberikan layanan kepada warga masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis (The General Principles of Good Administration). Sesuai dengan perkembangan konsepsi Negara hukum modern (modern rechtsstaat) campur tangan Negara semakin meningkat guna mencapai tujuan Negara sejahtera (welfare state) sehingga fungsi hukum administrasi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan-tindakan pejabat pemerintahan perlu ditingkatkan. Kebijakan publik sebagai salah satu bentuk tindakan aparat pemerintahan untuk mengatasi masalah kehidupan masyarakat, perlu dikembangkan agar sejalan dengan tujuan Negara sejahtera. Sehubungan itu perlu diatur dengan hukum administrasi agar seluruh proses pengambilan keputusan dapat terlaksana sesuai dengan kepentingan publik.

Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa

Matakuliah ini mengkaji isu-isu hukum dalam pengadaan barang dan jasa dengan menemukan prinsip-prinsip hukum dan teori-teori hukum yang dipergunakan di dalam peraturan perundang-undangannya. Studi terhadap disiplin ilmu ini di dalam pengajarannya akan mencakup tiga lapangan hukum, yaitu aspek keperdataan, administrasi dan kepidanaannya.

Sistem Peradilan Ketatanegaraan

Matakuliah ini dibagi dalam dua tema besar. Tema pertama membahas tentang peradilan konstitusional (constitutional adjudication) yaitu judicial review konstitusionalitas tindakan pemerintah. Tema kedua adalah peradilan administratif (administrative adjudication) yaitu judicial review terhadap tindak pemerintahan (administrative actions). Sifat pembahasan matakuliah ini adalah teoretis sebagai cabang atau kekhususan dari kajian Teori Konstitusi. Dengan pembahasan yang demikian maka yang lebih banyak menjadi perhatian adalah aspek-aspek teoretis (theoretical aspects) ketimbang aspek-aspek yuridis (legal aspects). Pembahasan matakuliah ini difokuskan pada isu-isu teoretis konseptual dalam rangka judicial review konstitusionalitas tindakan pemerintah dan judicial review terhadap tindak pemerintahan (administrative actions).

Teori Perundang-undangan

Matakuliah ini merupakan kajian bersifat teoretis terhadap perundang-undangan. Diharapkan melalui matakuliah ini akan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat dari perundang-undangan sebagai salah satu sumber hukum. Teori Perundang-undangan (Legisprudence) tidak sama dengan teknik perundang-undangan (Legislative Drafting). Oleh karena itu, sasaran atau capaian kompetensi dari matakuliah ini bukan penguasaan kemampuan teknikal dalam membentuk atau menghasilkan peraturan perundang-undangan, tetapi theoretical underpinning yang mendasari salah satu konsep hukum paling penting saat ini di negara modern yaitu perundang-undangan itu sendiri.

Sebagaimana dipahami secara taken for granted, saat ini sudah terjadi dilusi dalam makna hukum, sehingga yang dipandang sebagai hukum hanyalah perundang-undangan itu sendiri. Dalam pengertian demikian maka kehadiran suatu Teori Perundang-undangan jelas sangat dibutuhkan supaya tidak timbul salah pengertian dengan konsep hukum itu sendiri karena secara hakiki kedua konsep tersebut sesungguhnya sangat berbeda. Hal itu adalah isu utama dalam pembahasan matakuliah Teori Perundang-undangan ini.
Pendekatan dalam pembahasan matakuliah ini adalah problem-based approach. Terkait dengan pendekatan tersebut maka isu sentral yang ingin dibahas dalam matakuliah ini adalah legitimasi legislasi.

Sistem Peradilan Pidana

Matakuliah Sistem Peradilan Pidana memuat tentang materi penyelenggaraan peradilan pidana sebagai suatu sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana dari aspek yuridis (normatif) dan teori sistem peradilan pidana. Selanjutnya masing-masing subsistem didalami dan dikaji dalam hubungannya dengan sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan dalam penyampaian ini adalah pendekatan sistemik dan pada akhirnya dilengkapi dengan analisis terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia terutama kajian terhadap peraturan hukum pidana yang mengatur sistem peradilan pidana dan mengkaji berbagai kasus yang aktual dalam penyelenggaraan peradilan pidana.

Kebijakan Hukum Pidana

Matakuliah ini mengkaji suatu kebijakan yang dilakukan baik melalui kebijakan penal dan nonpenal baik pada tahap formulasi maupun pada tahap implementasi yang diorientasikan pada sosial defence policy dan social welfare policy yang merupakan bagian dari social policy. Kajian akan dikembangkan pada kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan baik pada aras nasional maupun global.

Hukum Pidana dan HAM

Matakuliah Hukum Pidana dan HAM secara umum dimaksudkan untuk menelisik dan menganalisis keterhubungan antara Hukum Pidana, sebagai hukum imperatif yang dilengkapi dengan sanksi keras, dengan HAM sebagai hak dasar yang diakui ada pada setiap orang, bahkan termasuk pelaku tindak pidana sekalipun. Upaya memahami keterhubungan antara Hukum Pidana dengan HAM ini menjadi penting mengingat bahwa sebagai hukum imperatif yang paling keras, Hukum Pidana berpotensi untuk bersentuhan dengan isu-isu HAM. Isu HAM, sebagai misal, akan muncul dalam tahap penjatuhan pidana dari sebuah proses peradilan pidana.
Matakuliah ini disajikan dengan bertumpu pada dua topik besar, yaitu: (a) Aspek-aspek HAM dalam penegakan Hukum Pidana, dan (b) Respons Hukum Pidana terhadap pelanggaran HAM. Meski demikian, sebelum masuk pada pokok-pokok bahasan di bawah kedua topik tersebut, pada bagian awal akan dibahas terlebih dahulu beberapa konsep dasar dari Hukum Pidana maupun HAM.

Kejahatan Korporasi

Matakuliah ini memberikan wawasan agar mahasiswa memahami kejahatan yang dapat dilakukan oleh korporasi (ruang lingkup kejahatan korporasi, konsep tanggung jawab korporasi, tanggungjawab pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia).

Pembaharuan Hukum Pidana

Matakuliah ini memuat materi tentang latarbelakang dan perkembangan pembaharuan hukum pidana dan pemikiran/teori hukum pidana yang menyertai pembaharuan hukum pidana. Selanjutnya mempelajari-mendalami perkembangan hukum pidana yang terjadi sekarang baik hukum positif maupun RUU KUHP dan pidana formil serta pemikiran yang berkembang (doktrin hukum) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoretik dan diskusi. Pada bagian akhir dilengkapi dengan analisis kasus dan problem yang aktual dalam pembaharuan hukum dan penegakan hukum.

Hukum Pidana Internasional

Matakuliah Hukum Pidana Internasional mengkaji aspek-aspek material maupun prosedural dari Hukum Pidana Internasional sebagai disiplin ilmu yang relatif baru. Pembahasan dimulai dari formulasi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai wujud kejahatan internasional. Aspek prosedural berisi pembahasan tentang International Criminal Court.